Terorisme, radikalisme, dan intoleransi bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga tantangan sosial dan kemanusiaan. Fenomena ini berakar pada kegagalan memahami perbedaan, kurangnya ruang dialog, serta lemahnya nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu, upaya deradikalisasi tidak bisa berhenti pada aspek penegakan hukum semata, melainkan juga harus menekankan pendekatan humanis yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial.
Pendekatan Humanis: Menyembuhkan, Bukan Menghukum
Pendekatan humanis menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap upaya deradikalisasi. Artinya, individu yang pernah terpapar paham ekstrem tidak dilihat semata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari disinformasi dan ketidakseimbangan sosial. Dengan memberikan kesempatan untuk berubah, masyarakat ikut memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.
Program deradikalisasi berbasis kemanusiaan menekankan pada pemberdayaan psikologis, spiritual, dan ekonomi. Pendekatan ini membantu mereka menemukan kembali makna hidup, nilai moral universal, dan keinginan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.
Menolak Stigma, Membangun Ruang Penerimaan
Salah satu hambatan terbesar dalam proses deradikalisasi adalah stigma sosial. Masyarakat seringkali memandang mereka yang telah selesai menjalani pembinaan sebagai ancaman yang harus dijauhi. Padahal, penolakan sosial justru dapat memicu keterasingan dan meningkatkan risiko kembalinya seseorang ke dalam siklus radikalisme.
Menolak stigma bukan berarti mengabaikan kewaspadaan, melainkan membangun ruang penerimaan yang berlandaskan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan membuka kesempatan kerja, pendidikan, dan keterlibatan sosial, kita membantu proses reintegrasi dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham ekstrem.
Penguatan Nilai Kebangsaan dan Moderasi Beragama
Nilai-nilai Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan prinsip moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam mencegah radikalisme. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan antara keyakinan dan toleransi, antara ketaatan dan penghormatan terhadap perbedaan.
Pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki daya tangkal terhadap ideologi kekerasan. Sekolah, keluarga, dan komunitas harus berperan aktif menumbuhkan empati, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong.
Peran Kolektif: Bersama Menjaga Persatuan
Upaya mencegah radikalisme tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata. Perlu ada kolaborasi antara masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, media, dan dunia digital. Semua pihak memiliki peran penting dalam membangun narasi positif tentang toleransi, perdamaian, dan persaudaraan.
Dengan memperkuat literasi digital dan budaya kritis, masyarakat dapat terhindar dari penyebaran ideologi kebencian. Dialog lintas komunitas juga perlu diperluas untuk menciptakan ruang komunikasi yang sehat dan saling menghormati.
Jalan Panjang Menuju Keharmonisan
Deradikalisasi bukan proses yang instan. Ia membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan kepercayaan dari semua pihak. Menolak stigma dan merangkul mereka yang ingin berubah merupakan langkah nyata dalam memperkuat fondasi bangsa yang damai dan inklusif.
Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan moderasi beragama, kita tidak hanya mencegah radikalisme, tetapi juga meneguhkan jati diri bangsa yang beradab, toleran, dan bersatu.
Oleh: Kasat Binmas, Polres Lombok Barat, Polda NTB, Iptu Muh. Mahrip
